Nurul menyoroti tantangan besar dalam memberikan akses informasi yang benar kepada perempuan. Meski banyak yang memiliki perangkat ponsel dan aktif di media sosial, mereka sering kali tidak mengakses sumber resmi seperti akun KPU. Akibatnya, informasi penting seperti tahapan Pilkada sering tidak sampai ke mereka. "Kami ingin perempuan menjadi pemilih yang cerdas, berdaya, dan berkualitas. Bukan hanya memilih, tapi juga memahami proses dan dampak dari pilihannya," tambahnya.

Soal minimnya partisipasi  perempuan dalam Pemilu disorot pula oleh Siska Prestiwati Wibisono seorang praktisi komunikasi. Padahal Undang-Undang sudah mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan. "Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita. Perempuan harus berani terjun ke dunia politik. Sebagai kelompok terbesar, kita punya kekuatan untuk mengarahkan kebijakan yang pro-perempuan," tegasnya.

Dari total daftar pemilih tetap (DPT) di Jawa Timur, 50,6% adalah perempuan. Namun, jumlah ini belum tercermin dalam politik praktis. "Saat ini, di Jawa Timur, keterwakilan perempuan di legislatif masih kurang dari 20%. Padahal, dengan jumlah sebesar itu, perempuan punya peluang besar untuk menentukan arah pembangunan," lanjutnya.

Menurut Siska, rendahnya keterwakilan perempuan sering kali disebabkan oleh kurangnya dorongan dari dalam kelompok perempuan itu sendiri. "Kita harus saling mendukung dan menyemangati. Jika tidak, kita akan kehilangan kesempatan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada perempuan," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua FJPI (Forum Jurnalis Perempuan Indonesia) Jatim Tri Ambarwati mengakui, sebagai salah satu organisasi pers, FJPI juga memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi  terkait pentingnya menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024.